Peraturan Pemerintah terbaru ASI Eksklusif 2012









Peraturan Pemerintah terbaru ASI Eksklusif 2012 | Jurnal Bidan Diah




Peraturan Pemerintah terbaru ASI Eksklusif 2012


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ASI Eksklusif sangat banyak manfaatnya dapat dilihat
[DISINI]. Namun masih banyak yang belum memberikan perhatian yang serius
terhadap manfaat tsb. Iklan yang menawarkan SUSU FORMULA dan  ironisnya banyak pula tenaga kesehatan yang
juga tidak memperhatikan tersebut bahkan malah mendorong penggunaan susu
formula baik secara langsung menawarka ataupun memisahkan perawatan ibu dan
anak.  Sampai sekarangpun hal tersebut
masih menjadi isu terkini. Hakekatnya penurunan AKB yang masih tinggi juga
dapat diturunkan dengan ASI Eksklusif dimana akan semakin bayak bayi yang sehat
dan otomatis akan mengurangi kejadian kesakitan dan menurunkan AKB.

Namun, sekarang para
ibu yang ingin memberikan ASI eksklusif kepada anaknya bisa lebih tenang dan
nyaman karena pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33
tahun 2012 mengenai Pemberian ASI Eksklusif pada 1 Maret 2012. 

PP itu 

menjamin pemenuhan hak bayi dan perlindungan
ibu menyusui serta meningkatkan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam
pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan.
 Tenaga kesehatan dan
fasilitas kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini, menempatkan ibu dan
bayi dalam satu ruang rawat. Selain itu, ada juga keharusan penyediaan ruang
menyusui di tempat kerja dan fasilitas umum serta pembatasan promosi susu formula.

Adapun isi dari PP  
tersebut sebagai berikut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF


PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu
Eksklusif;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF.
1. Air Susu Ibu yang
selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi
kelenjar payudara ibu.
2. Air Susu Ibu
Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah
ASI yang diberikan kepada Bayi sejak
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti
dengan makanan atau
minuman lain.
3. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia
12 (dua belas) bulan.
4. Keluarga adalah
suami, anak, atau keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus
diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah
suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah
setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak
atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahaya.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsurpenyelenggara
pemerintahan daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan
untuk:
a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk
mendapatkan ASI Eksklusif sejak
dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan
perkembangannya;
b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada
bayinya; dan
c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah
Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
a. menetapkan kebijakan nasional
terkait program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan
penyediaan tenaga konselormenyusui di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat
sarana umum lainnya;
d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada
kurikulum pendidikan formal
dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan;
e. membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusifdi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan,
Tempat Kerja, tempat sarana umum, dankegiatan di
masyarakat;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;
g. mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan
pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi
atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.
Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi
Tanggung jawab pemerintah daerah
provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
a. melaksanakan kebijakan nasional
dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam
skala provinsi;
c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala
provinsi;
d. menyediakan tenaga konselor menyusui di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat
sarana umum lainnya dalam skala provinsi;
e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan
pencapaian program pemberianASI Eksklusif di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan,
Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di
masyarakat dalam skala provinsi;
f. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan
pengembangan program pemberianASI Eksklusif yang
mendukung perumusan kebijakan provinsi;
g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi
atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam
skala provinsi.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tanggung jawab pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
a. melaksanakan kebijakan nasional
dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam
skala kabupaten/kota;
c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala
kabupaten/kota;
d. menyediakan tenaga konselor menyusui di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat
sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota;
e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan
pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan,
Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di
masyarakat dalam skala kabupaten/kota;
f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang
mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota;
g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi
atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam
skala kabupaten/kota.
BAB III
AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF
Setiap ibu yang melahirkan harus
memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:
a. indikasi medis:
b. ibu tidak ada; atau
c. ibu terpisah dari Bayi.
(1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
(2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional.
(3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau
tidaknya indikasi medis dapat
dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Inisiasi Menyusu
Dini
(1) Tenaga Kesehatan dan
penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
melakukan inisiasi menyusu
dini
 terhadap Bayi yang
baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2) Inisiasi menyusu
dini
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
meletakkan Bayi secara
tengkurap di dada atau perut ibu
sehingga kulit Bayi melekat
pada kulit ibu.
(1) Tenaga Kesehatan dan
penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
menempatkan ibu dan Bayi dalam
1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali
atas indikasi medis yang
ditetapkan oleh dokter.
(2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat
memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.
Bagian Ketiga
Pendonor Air Susu Ibu
(1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat
memberikan ASI Eksklusif bagi
bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat
dilakukan oleh pendonor ASI.
(2) Pemberian ASI Eksklusif oleh
pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
a. permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;
b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu
atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan
tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7; dan
e. ASI tidak diperjualbelikan.
(3) Pemberian ASI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama
dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari
pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.
(1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
(2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab
lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.
Bagian Keempat
Informasi dan Edukasi
(1) Untuk mencapai pemanfaatan
pemberian ASI Eksklusif secara
optimal, Tenaga Kesehatan dan
penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
memberikan informasi dan
edukasi ASI Eksklusif kepada
ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai
dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
(2) Informasi dan
edukasi ASI Eksklusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
b. gizi ibu,
persiapan dan mempertahankan menyusui;
c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk
tidak memberikan ASI.
(3) Pemberian informasi dan
edukasi ASI Eksklusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
(4) Pemberian informasi dan
edukasi ASI Eksklusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
Bagian Kelima
Sanksi Administratif
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10
ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat
yang berwenang berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10
ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat
yang berwenang berupa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV
PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak
dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, Tenaga Kesehatan harus
memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang
memerlukan Susu Formula Bayi.
(1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang
memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali
dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang
menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang
memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produkbayi lainnya yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada
ibu Bayi dan/atau
keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15.
(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang
menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat
menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan
setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
setempat.
(4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang
menyediakan pelayanan di
bidang kesehatan atas
biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:
a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau
bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatanibu hamil,atau ibu yang
baru melahirkan;
b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun
atas pembelian Susu
Formula
 Bayi sebagai
daya tarik dari penjual;
d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk
memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau
e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf e dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi
persyaratan:
a. mendapat persetujuan Menteri; dan
b. memuat keterangan bahwa Susu Formula Bayi bukan sebagai pengganti ASI.
(1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara
satuanpendidikan
kesehatan
, organisasi profesi di bidang kesehatan dan
termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen
atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat
keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan,
penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang
sejenis.
Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan,
penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/ataukegiatan lainnya yang
sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan dengan
ketentuan:
a. secara terbuka;
b. tidak bersifat mengikat;
c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara
satuan pendidikan
kesehatan
, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan
selama kegiatan berlangsung
yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
(1) Tenaga Kesehatan yang
menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan
pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan
tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan
pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan
tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang
menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan
pernyataan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan bahwa
bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang
menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan
pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan
tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan
ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya
yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Setiap produsen atau
distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan
hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, penyelenggara
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara
satuan pendidikan
kesehatan
, dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk
keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, kecuali
diberikan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(2) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pemberian
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama penerima dan
pemberi bantuan;
b. tujuan diberikan bantuan;
c. jumlah dan jenis bantuan;
dan
d. jangka waktu pemberian bantuan.
(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara
satuan pendidikan
kesehatan
, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang
menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c wajib memberikan
laporan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama pemberi dan penerima bantuan;
b. tujuan diberikan bantuan;
c. jumlah dan jenis bantuan;
dan
d. jangka waktu pemberian bantuan.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 dan Pasal 26 disampaikan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang
ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
bantuan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya diatur dengan Peraturan
Menteri.
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21
ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat
yang berwenang berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara
satuan pendidikan,
pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta
produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produkbayi lainnya yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),
Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal
25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
(1) Pengurus Tempat Kerja dan
penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
(2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di
Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui
perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
(3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus
menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau
memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau
memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 terdiri atas:
a. perusahaan; dan
b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 terdiri atas:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. hotel dan penginapan;
c. tempat rekreasi;
d. terminal angkutan darat;
e. stasiun kereta api;
f. bandar udara;
g. pelabuhan laut;
h. pusat-pusat perbelanjaan;
i. gedung olahraga;
j. lokasi penampungan pengungsi; dan
k. tempat sarana umum lainnya.
Penyelenggara tempat sarana umum berupa
Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus
mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan
berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju
keberhasilan menyusui sebagai
berikut:
a. membuat kebijakan tertulis
tentang menyusui dan
dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
b. melatih semua staf pelayanan dalam
keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan
manajemen menyusui;
d. membantu ibu menyusui dini
dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
e. membantu ibu cara menyusui dan
mempertahankan menyusui meskipun
ibu dipisah dari bayinya;
f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali
ada indikasi medis;
g. menerapkan rawat gabung ibu
dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
h. menganjurkan menyusui sesuai
permintaan Bayi;
i. tidak memberi dot kepada Bayi;
dan
j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk
ibu kepada kelompok tersebut
setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pengurus Tempat Kerja wajib memberikan
kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu
kerja di Tempat Kerja.
Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara
tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung
keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau
penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), atau Pasal 34, dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(1) Masyarakat harus mendukung
keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik
secara perorangan,kelompok,
maupun organisasi.
(2) Dukungan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau
pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
b. penyebarluasan informasi kepada
masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
(3) Dukungan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga
pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap
pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai
dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
a. meningkatkan peran sumber daya manusia di
bidang kesehatan,
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan
satuan pendidikan
kesehatan
 dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan
masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus
Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga
terlatih; dan/atau
c. monitoring dan evaluasi.
(4) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga
pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.
(1) Pengawasan terhadap
produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik,
dan media luar ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat
dan makanan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap
produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat
dan makanan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu)
tahun.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif dinyatakan
masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wajib Pajak UMKM Tidak Perlu Sampaikan Laporan Tahunan Tax Amnesty

Kabar gembira untuk Wajib Pajak yang UMKM yang telah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Karena Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Perubahan Peraturan Direktur...

Istilah Perpajakan dan Keuangan dalam Bahasa Inggris Standar Kementerian Keuangan

Administrasi Sengketa Pajak (ASP) Tax Dispute Administration Agregasi Aggregation Ajudikasi Non Litigasi Non-litigation Adjudication Akses Informasi Access to Information Akta Notaris Notarial Deed Aktivasi Merek Brand Acivation Aktivitas Investasi Investing...

Kemenkes dalam Peringatan Hari Diabetes Sedunia di Era JKN — Resi Words World

Diabetes Melitus sudah tidak asing di telinga masyarakat, sebanyak 1 dari 11 orang kini mempunyai Diabetes. Sebagai puncak peringatan Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 November, Kementerian Kesehatan RI mengadakan Simposiun Nasional Hari Diabetes...

Indonesia Memimpin World Halal Tourism 2016, Kemenangan Pariwisata Indonesia — Resi Words World

Kementerian Pariwisata Indonesia (Kemenpar RI) dalam kesempatannya di penghujung akhir tahun 2016 mengajak berkumpul bersama kalangan media dan blogger dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2016 yang bertempat di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *